UNDANG-UNDANG SUSDUK yang PRO RAKYAT BISA DITERAPKAN PADA PERDA?
Bekasi, dobeldobel.com
Ditemui setelah sholat Zhuhur di masjid DPRD Kota Bekasi Senin (13 Juli), Yusuf Nasih menyatakan bahwa ada kemungkinan UU Susduk yang dikeluarkan oleh DPR RI bisa tidak mengakomodir kepentingan rakyat, karena peta perpolitikan parlemen (parliament treshold) di tingkat nasional dan tingkat daerah baik provinsi maupun kotamadya dan kabupaten bisa jauh berbeda.
Hal ini dijawabnya menjelang akhir masa baktinya selaku Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Yusuf Nasih menegaskan bahwa dia tidak ada ambisi dan keinginan pribadi untuk kembali bisa menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Bekasi di periode 2009 - 2014 mendatang, karena itu semua ia serahkan pada kebijakan internal partainya. Menanggapi tentang UU Susduk yang nanti akan diterapkan pada saat setelah pelantikan Anggota Dewan yang baru diselenggarakan antara Agustus hingga September 2009, maka tentunya ia selaku fungsionaris partai Golkar di DPD Kota Bekasi, harus mawas diri. Karena saat ini posisi perolehan kursinya di tingkat daerah dan nasional bukan lagi menduduki peringkat tiga besar. Otomatis, jika penentuan pemilihan Pimpinan Dewan tentunya hasil akhir akan sangat bergantung pada voting suara dan susunan serta kedudukan yang diatur dalam perundang-undangan.
Lain halnya dengan pendapat Daeng Syahrir Ketua LPPMD Bekasi yang ditemui pada hari yang sama di tempat terpisah, yang menjelaskan bahwa partai Golkar kini lebih memilih hati-hati dalam menentukan sikap baik di tingkat pusat (nasional) maupun di tingkat daerah. Sebagai contoh, pernyataan JK pasca pilpres yang hendak mengundurkan diri dan dengan legowo akan meneruskan pemimpin baru dalam jajaran elit DPP Golkar, ditanggapi beragam oleh internal partai di tingkat daerah. Walaupun wacana yang dibangun beberpa media dan elit politik bahwa ada lebih dari ratusan DPD yang mendukung satu calon pimpinan tertinggi partai kuning ini.
Permasalahan estafeta kepemimpinan di tingkat nasional tentunya akan berkaitan dengan suksesi dan pembagian jabatan di tingkat aparatur kabinet (menteri). Karena berdasarkan isyu yang berkembang, ungkap Sekjen LPPMD Bekasi Golkar terbagi menjadi beberapa faksi saat JK mencalonkan diri menjadi capres. Ada satu faksi yang mendukung JK namun dalam hal langkah taktis lebih mendekat pihak luar partai yang cenderung mendukung SBY, dan faksi lainnya sengaja berlawanan dan menyatakan secara terbuka tidak mau mendukung JK dan berusaha gadakan kontak dengan kubu lawan baik itu disebabkan masih ada ewuh pakewuh kedekatan dengan SBY atau Megawati. Sedangkan faksi ketiga adalah yang cenderung netral dan berusaha menjembatani perpecahan di dalam internal elit partai Golkar. Namun yang terakhir ini cenderung tak mampu menyelesaikan pertikaian.
Oleh karena itu, maka bila partai Golkar yang kini masih sedang duduk di dewan akan menentukan porsi pembagian susunan kelengkapan dewan seperti, pimpinan dewan, fraksi dewan dan komisi-komisi di dewan serta panitia anggaran, maka akan sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh lobi-lobi tingkat elit kepada kubu partainya sang presiden baru, yakni SBY.
Hal ini harus disikapi dengan arif dan bijak oleh internal fungsionaris partai Golkar, karena selama ini Partai yang dikenal memang partainya orang-orang yang berusaha untuk ikut ambil bagian dalam program-progam pemerintah atau lebih ekstrim lagi, semua orang tahu bahwa partai Golkar adalah partainya sang penguasa, maka akan sangat kecil sekali peluangnya (itu kalau tak mau disebut mustahil) partai ini menjadi partai oposisi.
Menyikapi hal tersebut tanpa bermaksud pesimis ataupun kuatir akan jadi masalah di kemudian hari dengan keterwakilan Golkar di struktur pimpinan dewan, H. Yusuf Nasih yang baru saja melakukan kunjungan dinas bersama Pansus 37 ini mengatakan, "Mungkin saja pada periode ini yakni tahun 2009 - 2014 Golkar akan bisa jadi partai oposisi", ungkapnya serius melanjutkan, "Kalau selama ini partai ini dikenal sebagai partai yang mendukung pemerintah baik pusat maupun daerah, tapi bila UU dan perda nanti yang keluar tak memungkinkan untuk Golkar menduduki posisi dalam struktur kepemimpinan dewan atau komisi, maka mengapa tidak menjadi oposan?" sergahnya beretorika.
Bila Susduk nanti penentuan aturan mainnya disesuaikan dengan perolehan kursi di dewan (dan ini sifatnya relatif), maka bisa jadi nanti ada satu fraksi yang diwakili oleh hanya satu orang (partai), tambahnya berharap. "Bisa jadi nanti oleh DPR yang sekarang ini (red.: bukan yang akan dilantik) akan menggodok dan membahasnya berdasarkan perolehan suara dari masing-masing partainya dengan alsan keterwakilan rakyat dalam pembagian alokasi kelengkapan dewan. Sebagai contoh, kalau dulu Dewan di pimpin oleh 1 Ketua DPRD dan 2 Wakil Ketua, maka mungkin di periode mendatang, 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua" pungkasnya.
Sayang sekali, Yusuf Nasih tak bisa melanjutkan pembicaraan saat itu. Namun setidaknya dobeldobel.com bisa menangkap wacana yang kini sednag berkembang dan dialami oleh semua partai yang saat ini anjlok dalam perolehan suaranya, terkecuali partai Demokrat. Biarpun begitu, analisa anggota dewan dari partai Demokrat sendiri, Andi Zabidi (Anggota Dewan periode 2009-2009 yang akan dilantik dalam waktu dekat ini) membeberkan, "Bisa jadi karena Partai Demokrat hampir bisa dipastikan di beberapa daerah memperoleh suara mayoritas, maka akan mempunyai peluang kans besar menduduki kursi ketua dewan, tapi biar bagaimanapun masih ada partai lain yang partinya ingin pula turut ambil bagian di sana. Setidaknya posisi pimpinan Komisi atau Panitia ANggaran dan penentuan Fraksi akan didistribusikan sebaik mungkin dan bila yang sebelumnya masih baik, pastilah kami akan melanjutkan"
Hal ini pun diiyakan oleh Zaiman Affan, anggota Dewan yang baru terpilih dari partai Demokrat, saat makan malam bersama dengan rekan anggota dewan baru dari partai Demokrat yang lainnya, seperti Sodikin dan Azhar Laena di RM Sambal Cibiuk beberapa hari lewat. Zaiman mengatakan, "Kita semua (red.: seluruh anggota dewan) mempunyai peluang dan hak yang sama untuk bisa duduk dan dipilih sebagai ketua dewan. Sepertinya kita terlalu dini membicarakan hal tersebut, karena kami dilantik saja belum..." candanya sambil tertawa.
Artinya untuk penentuan posisi di kepemerintahan hampir seluruh partai, khususnya Golkar merasa perlu membahas suksesi kepemimpinan partai hingga tingkat DPD. Karena kegagalan partai Golkar dalam pemilu 2009 lalu adalah bukan semata kesalahan sistem dan pimpinan pusat partai, namun juga pimpinan partai di tingkat daerah. Maka wajar bila pemilihan ketua baru kini menjadi wacana yang kian menjamur di tubuh partai pohon beringin ini.
Seperti halnya dengan Hj. Imas Aryumningsih, saat ditanya kesiapannya untuk menjadi Ketua DPD Golkar Subang, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali belum mengiyakan untuk mau menjadi kandidat Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, sekalipun ada beberapa petinggi partai di wilayahnya yang telah menghubungi dia dan meintanya untuk menduduki posisi tersebut. Terlalu dini apalagi munas DPP Golkar saja belum berlangsung, udajrnya sambil tertawa menanggapi pertanyaan dobeldobel.com
Sidik Rizal
Bekasi, dobeldobel.comDitemui setelah sholat Zhuhur di masjid DPRD Kota Bekasi Senin (13 Juli), Yusuf Nasih menyatakan bahwa ada kemungkinan UU Susduk yang dikeluarkan oleh DPR RI bisa tidak mengakomodir kepentingan rakyat, karena peta perpolitikan parlemen (parliament treshold) di tingkat nasional dan tingkat daerah baik provinsi maupun kotamadya dan kabupaten bisa jauh berbeda.
Hal ini dijawabnya menjelang akhir masa baktinya selaku Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Yusuf Nasih menegaskan bahwa dia tidak ada ambisi dan keinginan pribadi untuk kembali bisa menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Bekasi di periode 2009 - 2014 mendatang, karena itu semua ia serahkan pada kebijakan internal partainya. Menanggapi tentang UU Susduk yang nanti akan diterapkan pada saat setelah pelantikan Anggota Dewan yang baru diselenggarakan antara Agustus hingga September 2009, maka tentunya ia selaku fungsionaris partai Golkar di DPD Kota Bekasi, harus mawas diri. Karena saat ini posisi perolehan kursinya di tingkat daerah dan nasional bukan lagi menduduki peringkat tiga besar. Otomatis, jika penentuan pemilihan Pimpinan Dewan tentunya hasil akhir akan sangat bergantung pada voting suara dan susunan serta kedudukan yang diatur dalam perundang-undangan.
Lain halnya dengan pendapat Daeng Syahrir Ketua LPPMD Bekasi yang ditemui pada hari yang sama di tempat terpisah, yang menjelaskan bahwa partai Golkar kini lebih memilih hati-hati dalam menentukan sikap baik di tingkat pusat (nasional) maupun di tingkat daerah. Sebagai contoh, pernyataan JK pasca pilpres yang hendak mengundurkan diri dan dengan legowo akan meneruskan pemimpin baru dalam jajaran elit DPP Golkar, ditanggapi beragam oleh internal partai di tingkat daerah. Walaupun wacana yang dibangun beberpa media dan elit politik bahwa ada lebih dari ratusan DPD yang mendukung satu calon pimpinan tertinggi partai kuning ini.
Permasalahan estafeta kepemimpinan di tingkat nasional tentunya akan berkaitan dengan suksesi dan pembagian jabatan di tingkat aparatur kabinet (menteri). Karena berdasarkan isyu yang berkembang, ungkap Sekjen LPPMD Bekasi Golkar terbagi menjadi beberapa faksi saat JK mencalonkan diri menjadi capres. Ada satu faksi yang mendukung JK namun dalam hal langkah taktis lebih mendekat pihak luar partai yang cenderung mendukung SBY, dan faksi lainnya sengaja berlawanan dan menyatakan secara terbuka tidak mau mendukung JK dan berusaha gadakan kontak dengan kubu lawan baik itu disebabkan masih ada ewuh pakewuh kedekatan dengan SBY atau Megawati. Sedangkan faksi ketiga adalah yang cenderung netral dan berusaha menjembatani perpecahan di dalam internal elit partai Golkar. Namun yang terakhir ini cenderung tak mampu menyelesaikan pertikaian.
Oleh karena itu, maka bila partai Golkar yang kini masih sedang duduk di dewan akan menentukan porsi pembagian susunan kelengkapan dewan seperti, pimpinan dewan, fraksi dewan dan komisi-komisi di dewan serta panitia anggaran, maka akan sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh lobi-lobi tingkat elit kepada kubu partainya sang presiden baru, yakni SBY.
Hal ini harus disikapi dengan arif dan bijak oleh internal fungsionaris partai Golkar, karena selama ini Partai yang dikenal memang partainya orang-orang yang berusaha untuk ikut ambil bagian dalam program-progam pemerintah atau lebih ekstrim lagi, semua orang tahu bahwa partai Golkar adalah partainya sang penguasa, maka akan sangat kecil sekali peluangnya (itu kalau tak mau disebut mustahil) partai ini menjadi partai oposisi.
Menyikapi hal tersebut tanpa bermaksud pesimis ataupun kuatir akan jadi masalah di kemudian hari dengan keterwakilan Golkar di struktur pimpinan dewan, H. Yusuf Nasih yang baru saja melakukan kunjungan dinas bersama Pansus 37 ini mengatakan, "Mungkin saja pada periode ini yakni tahun 2009 - 2014 Golkar akan bisa jadi partai oposisi", ungkapnya serius melanjutkan, "Kalau selama ini partai ini dikenal sebagai partai yang mendukung pemerintah baik pusat maupun daerah, tapi bila UU dan perda nanti yang keluar tak memungkinkan untuk Golkar menduduki posisi dalam struktur kepemimpinan dewan atau komisi, maka mengapa tidak menjadi oposan?" sergahnya beretorika.
Bila Susduk nanti penentuan aturan mainnya disesuaikan dengan perolehan kursi di dewan (dan ini sifatnya relatif), maka bisa jadi nanti ada satu fraksi yang diwakili oleh hanya satu orang (partai), tambahnya berharap. "Bisa jadi nanti oleh DPR yang sekarang ini (red.: bukan yang akan dilantik) akan menggodok dan membahasnya berdasarkan perolehan suara dari masing-masing partainya dengan alsan keterwakilan rakyat dalam pembagian alokasi kelengkapan dewan. Sebagai contoh, kalau dulu Dewan di pimpin oleh 1 Ketua DPRD dan 2 Wakil Ketua, maka mungkin di periode mendatang, 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua" pungkasnya.
Sayang sekali, Yusuf Nasih tak bisa melanjutkan pembicaraan saat itu. Namun setidaknya dobeldobel.com bisa menangkap wacana yang kini sednag berkembang dan dialami oleh semua partai yang saat ini anjlok dalam perolehan suaranya, terkecuali partai Demokrat. Biarpun begitu, analisa anggota dewan dari partai Demokrat sendiri, Andi Zabidi (Anggota Dewan periode 2009-2009 yang akan dilantik dalam waktu dekat ini) membeberkan, "Bisa jadi karena Partai Demokrat hampir bisa dipastikan di beberapa daerah memperoleh suara mayoritas, maka akan mempunyai peluang kans besar menduduki kursi ketua dewan, tapi biar bagaimanapun masih ada partai lain yang partinya ingin pula turut ambil bagian di sana. Setidaknya posisi pimpinan Komisi atau Panitia ANggaran dan penentuan Fraksi akan didistribusikan sebaik mungkin dan bila yang sebelumnya masih baik, pastilah kami akan melanjutkan"
Hal ini pun diiyakan oleh Zaiman Affan, anggota Dewan yang baru terpilih dari partai Demokrat, saat makan malam bersama dengan rekan anggota dewan baru dari partai Demokrat yang lainnya, seperti Sodikin dan Azhar Laena di RM Sambal Cibiuk beberapa hari lewat. Zaiman mengatakan, "Kita semua (red.: seluruh anggota dewan) mempunyai peluang dan hak yang sama untuk bisa duduk dan dipilih sebagai ketua dewan. Sepertinya kita terlalu dini membicarakan hal tersebut, karena kami dilantik saja belum..." candanya sambil tertawa.
Artinya untuk penentuan posisi di kepemerintahan hampir seluruh partai, khususnya Golkar merasa perlu membahas suksesi kepemimpinan partai hingga tingkat DPD. Karena kegagalan partai Golkar dalam pemilu 2009 lalu adalah bukan semata kesalahan sistem dan pimpinan pusat partai, namun juga pimpinan partai di tingkat daerah. Maka wajar bila pemilihan ketua baru kini menjadi wacana yang kian menjamur di tubuh partai pohon beringin ini.
Seperti halnya dengan Hj. Imas Aryumningsih, saat ditanya kesiapannya untuk menjadi Ketua DPD Golkar Subang, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali belum mengiyakan untuk mau menjadi kandidat Ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, sekalipun ada beberapa petinggi partai di wilayahnya yang telah menghubungi dia dan meintanya untuk menduduki posisi tersebut. Terlalu dini apalagi munas DPP Golkar saja belum berlangsung, udajrnya sambil tertawa menanggapi pertanyaan dobeldobel.com
Sidik Rizal
Posting Komentar